SMPN 37 Sungai Pisang Butuh Perhatian Pemerintah

PADANG - Gedung Sekolah SMPN 37 Sungai Pisang ini sudah selayaknya direhab bangunannya, di bagian atap dan dinding sudah mulai keropos demikian juga bagian dalam ruang kelas dan sarana prasarana. Hal tersebut tentunya sangat mengganggu kegiatan belahar mengajar.

Menurut pantauan lembaga swadaya masyarakat pimpinan Daerah Team Operasional Pemyelamatan Asset Negara Republik Indonesia (LSM-PD-Topan-Ri) Kota Padang, mcngatakan kepada SKU Patroli Bangsa bahwa untuk menunjang Pendidikan yang baik dan berkualitas tentu didukung fasilitas yang nyaman seperti ruang kelas yang nyaman.

Peningkatan sarana prasarana juga mendukung suksesnya program belajar 9 tahun agar dapat menghasilkan generasi yang handal dan berkualitas. Perlu diingat bahwa semua program-program yang ada di tingkat atas pemerintahan seluruhnya bermuara di desa, baik itu Program Pendidikan Agama. Perikanan, Pertanian, dan Pedesaan (PNPM-MP). Karena masyarakat pedesaan adalah pondasi suatu sislem perekonomian dan ketahanan Nasional.

Dan lahirnya Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) merupakan perwujudan dari tekat melakukan reformasi pendidikan. yang sekian lama perkembangan masyarakat. bangsa dan Negara di era global informasi pendidikan merupakan sebuah langkah strategis sebagai respon sekaligus penguatan terhadap reformasi polilik yang ditempuh Pemerinlah Indonesia, yaitu perubahan sistem pemerintah dari sistem sentralistik mcnjadi desentralistik dengan memberikan otonomi kepada daerah.

Pemberdayaan dan pembaharuan dalam rangka mewujudkan proses pendidikan yang bermutu, otonom demokralis, memperhatikan ketagaman, serta mampu mendorong partisipasi masyarakat.

Peningkatan mutu pendidikan sekolah dapat dicapai apabila didukung oleh sarana dan prasarana pendidikan yang memadai mengacu pada pembiayaan pendidikan lampiran 1 keputusac Presiden (KKPPRKS) No. 80 tahim 2003 bagian IV Bab 27 C- Arah kebijakan No. 19 mcnyatakan "Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk dalam pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan", evaluasi monitoring rutin dan berkesinambungan yang dilaksanakan Lcmbaga Swadaya Masyarakat Indonesia (LSM.PD.TOPAN-RI) Kola Padang, monitoring keadaan sekolah SMPN 37 Sungai Pisang Kota Padang.

SMP N 37 Sungai Pisang Kota Padang yang dipimpin oleh Kepala Sekolah Syapardi, S.Pd pasalnya sekolah ini (SMPN 37) belum pemah ada bantuan rehab dan sarana prasarana pendidikan. (Zai)

[+/-] Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan...

SMAN 2 kel. Eka jaya Jambi Banjir Pungli

Kota Jambi -   Sekolah Menengah Atas Negeri semestinya tidak terlalu banyak pungutan kepada PSB dan siswa lama yang memberatkan wali murid, karena Sekolah Negeri dibiayai oleh Pemerintah apapun yang akan dibangun harus diajukan diusulkan kepada Pemerintah melalui Dinas Pendidikan sebab Pembangunan bidang Pendidikan Nasional mendapat Dana Prioritas melalui APBN dan APBD I dan II.

Kalau adanya pungutan yang luar biasa oleh Sekolah itu adalah Permainan Kepala Sekolah yang bersangkutan dengan mengkambing hitamkan Komite Sekolah untuk memperkaya diri Kepala Sekolah.

Media ini pada awal tahun ajaran baru lalu melakukan pemantauan dan monitoring tentang penerimaan Murid baru di Sekolah-sekolah, sesuai dengan wawancara kami dengan calon Murid dan calon wali Murid mereka kecewa dengan persyaratan yang diterapkan pihak sekolah kepada calon muridnya.

Sebagaimana tertera pada pengumuman pendaftaran murid baru sempat kami catat yaitu :

A.  Iuran Komite Rp. 225.000/bulan, OSIS PRAMUKA-PMR = Rp. 45.000 (- Rp.15.000/bulan), Labor + Komputer Rp. 20.000/bulan. Iuran siswa 1 tahun Rp. 15.000,- Kartu Pelajar Rp. 15.000,- Buku saku tata krama Rp. 5.000/Buku

Bimbingan konseling Rp. 5.000,- Anggota Perpustakaan test IQ penjurusan Rp. 55.000,- Konsumsi MOS Rp. 25.000,- Pembayaran tersebut untuk Juli s/d September 2011 jumlah untuk huruf A = Rp. 465.000,-

B.   SERAGAM SEKOLAH

Putih Abu-abu 2 stel Rp. 240.000,- Pramuka 1 stel Rp. 152.000,- Melayu 1 stel Rp. 150.000,- Baju Batik Rp. 95.000,- Baju Olahraga Rp. 90.000,- Topi + Dasi Rp. 20.000,- Ikat Pinggang Rp. 30.000,- Jumlah untuk huruf B Rp. 750.000,-

C.  Sumbangan pembangunan dan apa yang akan dibangun seolah-olah Pemerintah tidak mampu membangun = Rp. 750.000,-

            Jumlah seluruhnya untuk A+B+C = Rp.1.940.000,- Penerimaan murid nilai terendah UN 22,15 sesuai dengan pengumuman yang diterima.

            Menurut keterangan beberapa calon murid dan calon wali murid kepada media ini walaupun mereka membayar sesuai persyaratan tersebut diatas namun tidak diterima pendaftarannya. Mereka merasa sangat kecewa bahwa mereka yang tidak lulus dalam pendaftarannya diminta uang diatas Rp. 4 juta baru bisa masuk ke SMA N 2 bahkan ada yang dimintai Rp. 5 juta bisa masuk dan siswa lama dikenakan daftar ulang dipungut biaya. 

Selain itu ada pendaftar siswa baru yang rumahnya berada di lingkungan SMAN  2 tidak diterima. Media ini untuk lebih jelasnya Media ini melakukan konfirmasi dan pertanyaan tertulis hingga kini belum dijawab (TIM).

[+/-] Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan...

Ratusan Gedung Perpustakaan SD di Indramayu Terbengkalai

INDRAMAYU – Pembangunan 155 unit gedung perpustakaan di sekolah-sekolah dasar di Kabupaten Indramayu, terbengkalai.

Pasalnya, para kontraktor tak mau lagi melanjutkan pekerjaannya karena terkendala minimnya anggaran dari pemerintah.

Padahal, pembangunan gedung perpustakaan itu merupakan program pemerintah pusat yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) 2010. Namun, pembangunan gedung perpustakaan di sekolah-sekolah itu rata-rata baru mencapai 60 persen.

Akibatnya, buku-buku perpustakaan yang sudah didatangkan pemerintah pun ikut terbengkalai. "Karena belum selesai, maka gedung perpustakaan jadi tidak bisa dipakai," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Suhaeli, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (17/10).

Suhaeli menjelaskan, pagu anggaran pembangunan gedung perpustakaan bagi 155 SD yang tersebar di 31 kecamatan di Kabupaten Indramayu, mencapai Rp 72 juta per unit. Anggaran tersebut, sepenuhnya untuk pembangunan fisik gedung perpustakaan.

Namun, lanjut Suhaeli, anggaran tersebut tidak bisa mencukupi untuk menyelesaikan pembangunan sampai perpustakaan berfungsi ideal. Dia mengatakan, dibutuhkan anggaran tambahan hingga Rp 45 juta per unit. "Dengan demikian, total kekurangan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan seluruh perpustakaan mencapai Rp 8,5 miliar," paparnya.

Suhaeli menjelaskan, pihaknya akan menyampaikan usulan anggaran tambahan tersebut melalui APBD dan APBN. Tak hanya itu, cara lain yang kemungkinan bisa ditempuh yakni dengan pembangunan oleh sekolah secara swakelola. "Namun (jika pilihan ketiga yang diambil), kami minta payung hukumnya terlebih dulu," katanya.

Sementara itu, gedung perpustakaan di beberapa SD memang belum rampung. Pembangunan baru mencapai tahap sekitar 50 sampai 60 persen. Bangunan perpustakaan banyak yang belum dipasang lantai keramik, jendela, pintu, dan tembok yang baru sebatas disemen.

Tak hanya itu, kualitas material yang digunakan pun cukup rendah. Seperti misalnya,  material kayu yang digunakan untuk struktur atas bangunan diduga menggunakan kayu lokal sehingga berpotensi cepat ambruk.

[+/-] Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan...

Puluhan Ijazah Siswa SMAN 106 Pekayon Masih Ditahan Sekolah

JAKARTA - Sekitar 30-an siswa di SMA Negeri 106 Pekayon, Jakarta Timur, tidak bisa mengambil ijazah karena ditahan pihak sekolah. Mereka telah dinyatakan lulus ujian, namun uang sekolah mereka belum lunas. Kebanyakan dari mereka berasal dari kalangan keluarga kurang mampu.

"Tunggakan yang harus dilunasi sebesar Rp 3,5 juta. Mulai dari tunggakan SPP, IPDB hingga uang buku dan LKS," kata Theresia Kartina (50), salah satu orang tua siswa.

Ia mengaku tidak sanggup membayar tunggakan yang dibutuhkan anaknya untuk mengambil ijazah. Ia tidak bisa membayar uang tunggakan karena perusahaan tempat suaminya kerja tidak membayarkan gaji selama satu tahun. "Untuk makan sehari-hari saja susah, apalagi bayar tunggalkan," ujarnya.

Ijazah asli sangat dibutuhkan anaknya untuk melamar pekerjaan. Pihak sekolah hanya memberikan 8-10 lembar foto copy ijazah yang telah dilegalisir. "Saat melamar di perusahaan swasta, ia diminta menunjukkan ijazah asli. Gara-gara nggak bisa menunjukan yang asli dia ngga diterima," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, menjelaskan pihaknya akan memfasiltasi keluhan tersebut. Ia berharap ada perbincangan antara pihak sekolah dan orangtua mengenai tunggakan biaya pendidikan.

"Ijazah adalah hak siswa, kita akan fasilitasi agar siswa mendapatkan ijasah mereka," ujarnya. Taufik mengimbau para orangtua yang ijazahnya masih ditahan untuk datang dan membicarakan keluhan tersebut ke pihak sekolah.

Ia menjelaskan bagi yang tidak mampu, sebaiknya membawa surat keterangan tidak mampu dari pengurus RT dan RW. "Tanpa ada surat itu, pihak sekolah tidak tahu apakah orangtua mereka benar-benar tidak mampu atau tidak," ujarnya.

[+/-] Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan...

Padang Kekurangan Guru

PADANG - Dunia pendidikan di Kota Padang mengalami kekurangan guru sebagaimana yang telah di-ekpos media Patroli Bangsa Edisi 124 terbitan tanggal 15 Agustus 2011. Untuk Kecamatan Koto Tangah Padang kekurangan 77 orang guru, sesuai data Disdik Koto Tangah yang di sampaikan  kepala UPTD Drs. Jelta Masril dan setelah dikonfirmasikan dengan Kepala Dinas Koto Padang Drs. Bambang Suterisno, M. Pd. di kantornya, beberapa waktu lalu membenarkan, guru pensiun tidak seimbang dengan pengangkatan.guru.

Untuk guru SD kota Padang masih kekurangan 300 orang , SMP, SMA, sudah cukup hanya guru SMK masih kurang 10 orang salah satunya penyebabnya adalah masa pensiun. Sebab kebanyakan guru-guru di kota Padang  sudah berusia 55 hingga 60 tahun

Usia pensiun ini menjadi kekosongan di sebuah sekolah, untuk merekrut guru baru harus diperhitungkan juga jatah keuangan negara juga terjadi, di beberapa daerah seluruh indonesia,  ucapnya.  tahun yang lalu kita usulkan penambahan 300 orang di kabulkan 276 orang dan tahun ini kita sudah usulkan sebanyak 300 orang insyaallah terkabul. Dan bagi guru yang melalaikan tugasnya kita akan segera panggil dan memberikan sangsi sesuai aturan. 

Pada tanggal 23/9 sewaktu dikonfirmasikan dengan Kepala BKD Kota Padang Drs. Hiptonius Damanhuri di ruang kantornya. Untuk guru yang sering melalaikan tugasnya diminta kepada Kepada Dinas Pendidikan Kota Padang mengambil tindakan semua PNS yang ada di kota Padang telah dibekali dengan peraturan hak dan kewajibannya sebagai seorang PNS pada latihan prajabatan (LPJ) Badan Kepegawaian Kota Padang dalam waktu dekat akan menyusun kebutuhan PNS redistribusi pemerataan dari tempat yang berlebih ke tempat yang kurang. Hiptonius mengharapkan kepada semua PNS kota Padang bekerjalah semaksimal mungkin. (Zkr)

[+/-] Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan...

SMK Negeri 6 Bandung, Sekolah Kejuruan Yang Menyimpan Segudang Prestasi

BANDUNG - Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kota bandung atau yang lebih akrab dikenal dengan sebutan SMKN 6 telah sukses menyelenggrakan berbagai event termasuk diantaranya study tour ke Negeri Turki dalam rangka MoU Sister School yang bertujuan meningkatkan kualitas guru dan siswa sesuai dengan 12  janji kinerja SMK SBI guna penyediaan tenaga-tenaga professional, baik tingkat nasional maupun internasional yang dapat bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri.

Sekolah yang telah masuk dalam kategori Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan beralamat di Jl. Soekarno-Hatta Riung Bandung Kota Bandung dengan status Akreditasi A (Amat Baik) dimana telah pula berhasil mendapatkan sertifikat SMM ISO 9001-2000 (DIN EN ISO 9001-2008 pada tanggal tanggal 30 September 2009, Cert. No. 01 100 086059 Dari TUV Rheinland – Pen) meliputi bidang-bidang seperti Teknik Bangunan (TB), Teknik Ketenagalisrtikan, Teknik Elektronika dan Teknik  Mesin (TM) diharapkan dapat menjadi sekolah yang cukup diperhitungkan di Jawa Barat dan Kota bandung khususnya.

”Sebagai Sekolah Bertaraf Internasional, SMKN 6 Kota Bandung diharapkan dapat menjadi pusat layanan Industri dan Penyediaan calon tenaga kerja yang profesional di tingkat nasional maupun internasional.” terang Drs. Husen, M.Si, Kepala sekolah SMK Negeri 6 Kota Bandung.

Masih menurut Husen, bahwa dalam misinya,  SMK Negeri 6 Kota Bandung berupaya untuk mewujudkan ke – 8 item program yang mencakup : mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 dalam pengelolaan sekolah, Menyelenggarakan kegiatan penyusunan Kurikulum, Pembelajaran, Prakerin dan Uji Kompetensi Produktif dengan melibatkan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI) bertaraf nasional maupun internasional, Menyelenggarakan pelatihan Berbahasa inggris bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta para siswa untuk memperoleh nilai TOEIC sesuai dengan kriteria SBI, sebagai penunjang pelaksanaan pembelajaran berbahasa Inggris, Meningkatkan ICT sebagai penunjang pelaksanaan pembelajaran model e-learning, Meningkatkan kompetensi siswa melalui pembelajaran model Production Base Training (PBT), Menyelenggarakan kegiatan outsourching dengan mendatangkan guru tamu, prakerin serta pemasaran lulusan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI) bertaraf nasional maupun internasional secara berkesinambungan, Meningkatkan, melengkapi dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan kriteria Sekolah Bertaraf Internasional untuk memperlancar kegiatan diklat dan kegiatan pelatihan keterampilan masyarakat (PPKT) dan tempat uji kompetensi (TUK), Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui kegiatan pendidikan lanjutan, pelatuhan, OJT, MGMP dan magang guru secara berkelanjutan.

”Kami akan tetap berupaya untuk memberikan sumbangsih terbaik kami terhadap kemajuan bangsa melalui pengembangan SMKN 6 ini dengan semaksimal mungkin.” ujar Husein menutup pembicaraan dengan PB.

Menurut hasil konfirmasi yang berhasil dilakukan PB ke beberapa siswa dan orang tua murid, terlihat tingginya tingkat kepuasan masyarakat akan bentuk KBM (Kegiatan Belajar Mengajar – Pen) di sekolah kejuruan tersebut, serta diharapkan untuk ke depan, SMK yang tergolong mapan ini akan mampu tampi dalam persaingan yang lebih kompetitif lagi dalam memberikan kontribusi pendidikan yang mumpuni di Kota Bandung. (Idris)

[+/-] Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan...

Terkait PSB, Ada Rumors Calo Marak Bermain…!!!

CIMAHI - Agenda pendidikan di Jawa Barat khususnya didaerah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat terkait penerimaan siswa baru terkesan berjalan sukses. Hal itu terbukti dari pelaksanaan penerimaan siswa tahun ajaran baru tersebut untuk saat ini seakan minus pemberitaan negatif. Namun dalam penelusuran dilapangan, PB menemukan banyaknya keluhan dari masyarakat khususnya terkait rumors maraknya calo penerimaan siswa. Ketika PB mencoba melakukan konfirmasi terhadap beberapa orang tua murid yang kebetulan mendaftarkan anaknya untuk bersekolah di seputar SMP dan SMA di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, didapati informasi tentang banyaknya calo yang menawarkan diri dan mengatakan dapat menjamin masuk di sekolah yang diharapkan.

“Ada orang yang datang ke keluarga saya dan menawarkan diri bisa memasukkan anak saya di sekolah yang saya kehendaki asalkan saya siapkan uang untuk operasional nya dan katanya juga untuk dijadikan pelicin bagi pihak sekolah.” terang seorang Ibu yang tidak ingin namanya dipublikasikan. “Tapi karena saya nggak yakin, tawaran itu saya tolak.” tambahnya.

Ada pula orang tua yang menyebut bahwa mereka kedatangan orang yang mengaku bisa memasukkan anaknya sekolah meski nilainya dibawah passing grade asalkan uang untuk pelicinnya cukup, dengan alasan, uang tersebut untuk menutup ke Kepala Sekolah, Komite dan Dewan Guru.

Tak pelak rumors tersebut menjadi pembicaraan hangat dikalangan pemerhati baik dari LSM maupun eksponen lainnya. “Jika memang hal itu benar adanya, kita perlu melakukan penelusuran lebih jauh untuk mencaritahu kebenarannya bung. Hal itu tentunya tidak lepas dari kerjasama antara aktifis dan wartawan serta pemerhati lainnya.” sebut Rohimat, salah seorang aktifis Jawa Barat.

Sampai dengan berita ini diturunkan, PB masih menelusuri kebenaran informasi tersebut, yang mana jika hal itu memang benar-benar terjadi, tentunya hal itu merupakan sebuah masalah serius yang perlu untuk ditindaklanjuti oleh aparat berwenang demi menjaga citra dunia pendidikan yang bersih dari penyelewengan khususnya di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. (Idris)

[+/-] Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan...

SMPN 2 Majalaya Dapat Bantuan 25 Unit Komputer

KARAWANG - SMP Negeri 2 Majalaya mendapatkan bantuan 25 unit computer dari PT. Ciptojaya Kontrindoreksa Penerimaan bantuan dari perusahaan yang merupakan program Corporate Social Responsibility (CSR) developer Perumahan Citra Kebun Mas diterima secara langsung oleh Bupati Karawang, H. Ade Swara bertempat di kampus SMPN 2 Majalaya, Kamis (9/6).

Bupati Ade Swara dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan, pendidikan merupakan prasyarat utama dan mutlak guna tercapainya tujuan pembangunan. “Hal ini karena tanpa pendidikan yang baik, maka masyarakat yang ada akan sulit untuk mencapai kesejahteraan,” ujarnya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, pentingnya pendidikan dalam pembangunan di Kab. Karawang juga dapat terlihat dari besarnya anggaran APBD yang dialokasikan pemerintah daerah untuk sektor pendidikan telah mencapai 43 persen. ”Jumlah tersebut merupakan salah satu alokasi pendidikan terbesar bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia,” jelasnya.

Atas dasar tersebut, Bupati menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran pengembang perumahan Citra Kebun Mas, yang telah turut peduli membangun pendidikan di Karawang dengan memberikan bantuan 25 unit komputer. “Mudah-mudahan kepedulian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Karawang, khususnya untuk kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 2 Majalaya,” imbuhnya.

Di sisi lain, Bupati menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2010, terdapat peningkatan yang signifikan dalam perkembangan kualitas pendidikan di Kab. Karawang. Bila pada tahun sebelumnya di tinngkat SLTP, Kab. Karawang menduduki peringkat ke 25 dari 26 kab.kota di Jawa Barat dengan jumlah siswa tidak lulus mencapai 267 siswa. “Alhamdulillah pada kelulusan tahun ini, hanya terdapat 1 siswa yang tidak lulus, yang disebabkan dirinya tidak mengikuti salah satu mata pelajaran yang diujikan,” tambahnya.

Manager Marketing Citra Kebun Mas, Diding Muhidin mengatakan, penyerahan bantuan 25 unit computer ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab dan kepedulian social, atau CSR kepada masyarakat Karawang. “Mudah-mudahan dengan bantuan ini, kegiatan belajar mengajar di SMPN 2 Majalaya dapat semakin baik, sehingga ke depan SMPN 2 Majalaya dapat menjadi sekolah unggulan di Kab. Karawang,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala SMPN 2 Majalaya. Naning Iyat menjelaskan bahwa pada kelulusan tahun ini, semua siswa SMPN 2 Majalaya berhasil mencapai kelulusan hingga 100 persen. Selain itu, Naning juga menjelaskan bahwa kegiatan pada hari ini juga dipadukan dengan syukuran kelulusan siswa tahun 2011, penyerahan bantuan 25 unit computer, serta peresmian penggunaan gedung baru SMPN 2 Majalaya.(A.jun)

[+/-] Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan...

Graduation Of Batch 2011 SMPN 1 Kota Bekasi

BEKASI - Mutu pendidikan Indonesia di nilai masih tertinggal dari Negara-negara lain, meski dalam skala rumusan. Namun pada saat yang bersamaan, prestasi anak-anak Indonesia dalam ajang Internasional, seperti Olimpiade Fisika, Matematika, maupun Olimpiade Sains lainnya, cukup membangun sekaligus mengejutkan dengan raihan Medali, maupun sejumlah penghargaan internasional.
Persoalan mutu SDM dengan pendidikan yang baik dan maju dapat meningkatkan kualitas SDM yang pada akhirnya akan menunjang sector-sektor lainnya.

Pemerintah sudah menetapkan tiga pilar kebijakan pembangunan pendidikan nasional, meliputi perluasan akses, peningkatan mutu, relefansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan.

Tujuan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan di SMPN I Kota Bekasi yaitu pendidikan umum sebagai perwujudan bekasi yang sehat, serta pendidikan ahlak yang tentunya memiliki relevansi dengan Bekasi Ihsan.

Untuk mewujudkan itu semua, tentu dibutuhkan pemimpin yang cercas, konsisten dan visioner yang dapat melihat kondisi kedepan Kota Bekasi.

Dalam rangka untuk memberikan kualitas layanan pendidikan secara optimal dan lebih baik lagi, Guru-guru SMPN I Kota Bekasi berupaya keras untuk meningkatkan etos kerja para Guru mendidik siswanya dengan harapan kelak para siswa mendapatkan bekal ilmu pengetahuan sebagaimana yang diharapkan.

Dalam rangka pelepasan atau wisuda SMPN I Kota Bekasi yang berlokasi di Gedung MK Kota Bekasi acara yang digelar Senin, 13 Juni 2011, Drs. Kusmayadi M.M sebagai Kepala Sekolah menyampaikan dalam kata sambutannya, salah satu ciric-ciri kelulusan RSBI adalah perilaku yang baik, sopan-santun, cerdas dan beliau berpesan menjadi alumni SMPN I Kota Bekasi harus budayakan bersih baik di lingkungan keluarga, budaya belajar dan harus menunjukkan karakter baik karena era globalisasi telah berubah menjadi era kreatifitas, Indonesia dan akan membawa SMPN I Kota Bekasi kearah yang lebih baik, standar dalam mengajar di SMPN I Kota Bekasi sudah mencapai 90% walaupun standar sarana masih 50% tapi kelulusan mencapai 100% dan banyak sudah prestasi yang sudah diraih siswa-siswi SMPN I Kota Bekasi antara lain I Cerdas Cermat Tingkat Kota Bekasi yang berlangsung tanggal 4 dan 8 Juni 2011 yang diwakili M. Idzar Kls. VIII I, Indah. F mendapat prestasi juara umum. II Lomba Mipa SMA I Tgl. 4 Juni 2011 yang diwakili M. Idzar Kls VIII I, Indah. F Kls. VIII I, Irfan Kls. VIII 3 mendapat Juara Umum.

Pada Thn 2007 SMPN I Kota Bekasi sudah menjadi RSBI selama kurun waktu + 5 thn – 2011 Drs. Kusmayadi, M.M menargetkan SMPN I Kota Bekasi sudah jadi SBI (Sekolah Berstandar Internasional). Demikian Kusmayadi mengakhiri pembicaraannya. ( M. Banjarnahor)

[+/-] Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan...

Pembatasan Jumlah Siswa di Sekolah Unggulan Terkesan Menjadikan Angka Putus Sekolah Tinggi

Tembilahan - Karena dengan sistem sekolah ungulan membuat penerimaan siswa mereka sangat terbatas yang diterapkan di sekolah ditingkat SMA seperti SMA I Tembilahan Kota, Maupun di tingkat SMP, seperti SMP I dinilai telah menyebabkan tingginya angka putus sekolah.
Padahal diketahui setiap tahunnnya, jumlah anak yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi terus meningkat dan makin tidak tertampung kalau terjadinya pembatasan seperti sekarang ini. Sehingga seakan-akan dinilai SMA negeri di Tembilahan kota hanya ada satu, sedangkan untuk SMP negeri ada dua.
Wakil Ketua Komisi D Ir. H Syahrudin MM kepada wartawan, Ahad, (22/5) bahwa pembatasan penerimaan siswa baru bagi sekolah unggulan seperti itu dinilai telah menimbulkan dampak yang tidak baik. Terutama makin meningkatnya anak putus sekolah, karena gagal masuk sekolah unggulan seperti tersebut. paahal setiap tahun jumlah anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi terus meningkat, mau kemana mereka sekolah saat gagal masuk ke sekolah ugggulan
“Padahal kita selalu mendengungkan ingin meningkatkan kualitas SDM di Inhil. Tapi kalau kenyataan anak putus sekolah terus meningkat setiap tahunnya, tentunya upaya yang didengungkan tersebut sangat tidak sejalan. Makanya kita meminta kepada pihak terkait agar mempertimbangkan model atau sistem sekolah tersebut. Karena permasalahan itu dinilai telah menimbulakn permasalahan pada peningkatan angka putus sekolah di Inhil ini, lantaran telah dilakukan pembatasan terhadap siswa yang ingin melanjutkan pendidikan mereka.” Terang Syahruddin.

Dari permasalahan yang ada, Syahruddin mengajak kepada pihak terkait untuk berfikir bagimana mencegah meningkatnya angka putus sekolah yang belakangan ini cenderung meningkat, karena akibat adanya pembatasan siswa di sekolah unggulan. Makin banyak anak yang putus sekolah, Sehingga nantinya akan menciptakan permasalahan sosial yang tidak di inginkan(Maria)

[+/-] Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan...

Wakil Ketua Komisi D DPRD Tembilahan : TuaWali Murid Membuat Laporan ke Dewan

Tembilahan - Kepada orang tua wali murid meminta untuk menyampaikan keberatan mereka kepada DPRD Inhil terkait dengan sumbangan terahir Rp 250.000 bagi siswa di SMA Tembilahan kota ketika akan mengambil Ijazah dan rapor. Karena kalau memang ada laporan yang masuk, dewan bisa memanggil pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan. Demikanlah yang diungkapkan Wakil Ketua Komisi D Ir H Syahruddin MM, minggu lalu.
Hal tersebut disampaikannya terkait ada keluhan orang tua wali murid terhadap sumbangan yang diminta oleh pihak sekolah yang dinilai sangat memberatkan. Maka dari itu dimeminta kepada wali murid membuat laporan yang disampaikan kepada DPRD Inhil. Karena dari laporan yang masuk tentunya dewan punya dasar untuk memanggil pihak terkait untuk meminta keterangannya agar bisa tahu kenapa permasahan ini sampai terjadi.
“Mestinya pihak sekolah dalam membuat kebijakan harus dimusyawarahkan dengan orang tua wali murid dan komite sekolah, agar persoalan seperti ini jangan sampai terjadi. Karena bagimanapun juga, hal-hal yang menyangkut biaya seperti itu, tentunya bisa membebankan mereka, terutama orang tua yang tidak mampu. Makanya kalau ingin membuat kebijakan, orang tua wali murid hendaknya dilibatkan," " Ungkap Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Inhil.

Sebelumnya salah seorang wali murid yang tak mau disebut namanya kepada wartawan. mengungkapkan keberatan atas biaya pengambilan jazah dan raport dan lainnnya yang diniilai sangat besar dan memberatkan mereka. karena sebagai warga ayng berpenghasilan pas-pasan, nilai uang seperti itu tentunya bukanlah jumlah yang kecil. Untuk itu pihak sekolah dapat mempertimbangkan sekali lagi, terkait dengan sumbangan yang diminta.
"Memang kalau Uang sejumlah 250.000 bagi pengusaha maupun pejabat mungkin hal yang kecil dan tidak terlalu menjadi persoalan, tapi bagi saya uang sejumlah itu sangat besar dan butuh waktu untuk mengumpulkanya. terus terang kita merasa sangat keberatan dengan iuran yang dibebankan oleh pihak sekolah kepada wali murid," imbuhnya.
Sementara itu Kepala Sekolah SMA I Tembilahan Kota Yusnan Arjoyo SPD, membenarkan adanya biaya sumbangan terahir sebesar Rp 250.000 bagi siswa kelas tiga yang akan segera meningggalkan bangku sekolah. Sumbangan tersebut menurutnya sudah dikoordinasikan dengan komite sekolah.
"Memang benar ada sumbangan terahir bagi siswa kelas tiga untuk pengambilan ijazah dan rapor serta hal lainnya. Tetapi besarnya sumbangan tersebut, tidak hanya ditentukan sendiri oleh pihak sekolah, melainkan melalui rapat dengan komite sekolah. Dari hasil rapat tersebut ditetapkan angka sebesar itu," kata Yusnan.(Maria )

[+/-] Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan...

Bantuan Sosial SSN Tahun 2010 Diduga Banyak Yang Diselewengkan

Kabupaten Bandung Barat, PB - Sebanyak sekitar 15 Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung Barat yang menjadi penerima bantuan sosial SD Standar Nasional (SSN) tahun 2010 diduga bermasalah. Dana yang dialokasikan Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional Dirjen Mandikdasmen dengan nilai anggaran berkisar Rp.120.000.000 per Sekolah Dasar yang tujuannya adalah untuk berbagai kegiatan pengadaan seperti, pengadaan komputer, printer, laptop, LCD Projector dan layar, buku sumber dan buku pengayaan, peralatan pendidikan dan pengembangan kurikulum dan kegiatan administrasi diduga telah di mark up dengan ‘gila-gila’ an oleh pihak Sekolah.

Informasi dan keterangan yang berhasil dihimpun PB di lapangan, terkait untuk pengadaan komputer, printer, laptop, LCD Projector dan layar telah dialokasikan anggaran sekitar 33 % (sekitar Rp.39.600.000), sementara untuk pengadaan buku sumber dan buku pengayaan sekitar 35 % (sekitar Rp.42.000.000), pengadaan peralatan pendidikan sekitar 27 % (sekitar Rp.32.400.000), sedangkan untuk pengembangan kurikulum dan kegiatan administrasi sekitar 5 % (sekitar Rp.6.000.000). Hal itu menimbulkan pertanyaan berbagai pihak tentang jenis-jenis barang maupun pelaksanaan kegiatan tersebut jika ditinjau dari sisi kewajaran.

“Bagaimana mungkin untuk membeli 2 buah komputer, 2 printer, 1 laptop, 1 LCD Projector dan layar di tingkat SD bisa menelan anggaran sampai hampir Rp.40.000.000 ? Kawan-kawan Wartawan perlu meneliti kebenaran barang-barang dimaksud.” papar sumber PB yang meminta namanya dirahasiakan. “Belum lagi masalah pengadaan buku sumber dan buku pengayaan, buku apa yang dibeli? Bukankah sudah adan dana BOS dan dana bantuan lain dari Pemerintah untuk itu?” tambahnya.

Ketika PB mencoba untuk menelusuri masalah tersebut dengan mengirimkan surat konfirmasi ke SDN 3 Purabaya Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin oleh Iing Hartawan, SDN 2 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat yang dikepalai oleh Asep Nurukman,S.Ag, dan SD Sukamaju Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin oleh Dra. Euis Mulyani sama sekali tidak ada jawaban.

Didalam surat konfirmasi PB yang mencoba mempertanyakan jenis maupun spesifikasi barang yang dibeli serta apa yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum dan juga kemungkinan terjadinya benturan pembiayaan yang dipakai akibat adanya bantuan-bantuan lain yang dapat saja bertujuan serupa, sebelumnya tidak diakui oleh Iing Hartawan dengan alasan Iing baru dipindahkan, sementara ketika PB melakukan penelusuran terkait keberadaan buku dimaksud ke SDN 3, para guru tidak dapat menunjukkan. Demikian pula dengan Asep Nurukman yang ketika ditemui di sekolah menjanjikan akan menjawab surat PB, namun sampai dengan dibuatkannya berita ini, SDN 2 Ngamprah sama sekali belum menjawab. Sedangkan SD Sukamaju sama sekali tidak memberi respons atas surat konfirmasi PB, dimana pengadaan buku tersebut di sekolah ini diduga sarat penyimpangan.

Banyak pihak meminta agar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Bupati, Kejaksaan serta pihak-pihak terkait dapat menindaklanjuti masalah ini karena jika dibiarkan dikhawatirkan akan dapat menimbulkan preseden buruk bagi dunia pendidikan di Kabupaten Bandung Barat.

“Kita tentunya tidak mau mendengar para Guru yang akhir-akhir ini telah semakin mendapatkan berbagai keistimewaan dari Pemerintah harus menetapkan berbagai kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan anti KKN yang sedang giat-giatnya diterapkan Pemerintah di Indonesia.” terang Kosim, salah seorang pemerhati pendidikan di Jawa Barat. “Mari kita pantau dan control seluruh penyaluran dana yang dialokasikan Pemerintah bagi dunia pendidikan, agar dapat semakin meminimalisir permasalahan KKN khususnya di kalangan dunia pendidikan.” Imbuh lelaki yang juga aktif di LSM tersebut.

Sampai dengan berita ini diturunkan, PB masih menelusuri aliran anggaran bantuan tersebut dari beberapa sekolah lain yang menurut informasi juga terkesan diselewengkan.(IDRIS)

[+/-] Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan...

CSR BANK BJB Cabang Karawang Bangun Ruang Kelas Baru Di Dua SD Negeri

KARAWANG, PB - Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat sekitar, Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Karawang melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) membangun ruang kelas baru (RKB) di dua sekolah dasar negeri di Kab. Karawang. Bantuan yang diserahkan secara simbolis oleh Kepala Cabang Bank BJB Karawang, Agus Supriatna kepada Wakil Bupati Karawang, dr. Cellica Nurrachadiana, Senin (21/3).

Kedua SD yang mendapatkan bantuan tersebut adalah SDN Sukaluyu III yang terletak di Kec. Telukjambe Timur, dan SDN Pancawati II di Kec. Klari. SDN Sukaluyu III mendapatkan total bantuan mencapai Rp. 210.000.000, sedangkan SDN Pancawati II mendapatkan bantuan sebesar Rp. 111.825.141. Bantuan yang secara simbolis diterima Wakil Bupati tersebut selanjutnya diserahkan kepada masing-masing kepala sekolah dengan disaksikan sejumlah anggota komite sekolah.

Menyikapi penyerahan bantuan tersebut, Wakil Bupati Cellica Nurrachadiana mengatakan, dirinya atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kab. Karawang mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran Bank Jabar-Banten, atas kepedulian dan prakarsanya pembangunan ruang kelas baru sekolah dasar. “Terlebih keberadaan gedung SDN Pancawati II dan SDN Sukaluyu III, merupakan salah satu bagian penting dalam upaya mencerdaskan anak bangsa,” ujarnya.

Lebih lanjut Wakil Bupati mengatakan, peristiwa ini bukan saja kebahagiaan bagi kepala sekolah beserta para guru dan siswa/siswi dari sekolah yang mendapat bantuan saja. “Akan tetapi juga bagi Pemerintah Daerah yang bertekad untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasaran pendidikan sekolah tingkat dasar dan menengah dalam upaya meningkatkan daya tampung dan mutu pendidikan dasar di Kab. Karawang,” jelasnya.

Untuk itu, Wakil Bupati berharap dengan telah diserahterimakannya bantuan dari Bank BJB tersebut, para kepala sekolah, komite, serta para guru dan siswa di kedua sekolah tersebut dapat terus merawat dan memelihara gedung tersebut. “Dengan demikian gedung tersebut dapat digunakan dalam kurun waktu yang cukup lama dan dapat bermanfaat bagi upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kab. Karawang,” tambahnya.

Sementara itu, turut hadir dalam kegiatan penyerahan tersebut adalah para pejabat daerah dan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Termasuk diantaranya adalah Sekretaris Daerah Iman Sumantri, serta Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Eka Sanatha, serta para asisten, kepala OPD, dan para Camat sekabupaten Karawang. ( A. Jun / Mustamir )

[+/-] Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan...

Dana BOS SDN Pisang Sanbo II Pengalokasiannya Tidak Transparan

KARAWANG, PB - Biaya operasional Sekolah ( BOS ) yang telah dikucurkan dari pemerintah bertujuan untuk biaya penuntasan wajib belajar 9 Tahun BOS diberikan kepada SD-SMP baik negeri maupun swasta dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan yang sudah di anggarkan, Bagi SD yang statusnya di kota menerima Rp. 400.000 /Siswa / Tahun. Juga untuk SD yang statusnya di wilayah kabupaten menerima Rp. 397.000 /Siswa /Tahun. Bahkan bagi siswa SMP yang statusnya diperkotaan menerima Rp. 575.000/Siswa/Tahun, berbeda dengan SMP yang statusnya di wilayah kabupaten menerima Rp. 570.000/Siswa/tahun.

Namun di dalam kontek penggunaan BOS selain biaya Operasional Siswa dalam penuntasan wajib belajar 9 Tahun juga ada biaya untuk pemeliharaan gedung sekolah, pengadaan sarana/prasarana sekolah kemungkinan yang sudah ditetapkan di dalam fungsi kegunaan anggaran BOS tersebut.

Seperti yang terjadi di SDN Pisang Sambo II, Kecamatan Tirta Jaya pencairan BOS mulai dari tahun 2010 – 2011 terbukti tidak ada pemeliharaan gedung sekolah, missal pengecatan juga pengadaan sarana sekolah kelihatan tidak ada bukti fisiknya, yang lebih parahnya tatanan ruang kantor sekolahpun semeraut seperti pasar kaki lima lebih anehnya untuk papan struktur kepengurusan yang ada diruang kantor masih struktur lama dalam arti pertanggung jawaban Kepsek lama.

Menurut keterangan Kepsek Siti Jaemah pada saat dikonfirmasi Patroli Bangsa diruang kantornya, terkait fungsi / kegunaan anggaran BOS, menurutnya media tidak berhak untuk menanyakan anggaran BOS yang berhak untuk menanyakan anggaran BOS adalah BPK dengan alasan yang penting BOS tersebut tidak saya salah gunakan tuturnya, bahkan menurut keterangan Ketua PGRI Tirta Jaya Endang Suhendar S.pd yang kebetulan mendampingi Kepsek SDN Pisang Sambo II Siti Jaemah dan Ketua PGRI menjelaskan terkait kegunaan anggaran BOS yang penting tidak memungut siswa ( gratis ).

Kalaupun sampai terjadi ada pungutan Kepada siswa itu tidak jadi masalah dengan dasar dimusyawarahkan dulu kepada Komite Sekolah. Dan kalau anda dari media, anda tidak punya hak untuk mempertanyakan BOS yang berhak adalah BPK, Ungkapnya pada wartawan Patroli Bangsa. Kepada Bupati Karawang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karawang, dan Kejari Negeri Karawang harap menindak tegas Kepsek Pisang Sambo II Kecamatan Tirta jaya Ibu. Siti Jaemah. ( Mustamir / A.Jun )

[+/-] Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan...