KARAWANG - SMP Negeri 2 Majalaya mendapatkan bantuan 25 unit computer dari PT. Ciptojaya Kontrindoreksa Penerimaan bantuan dari perusahaan yang merupakan program Corporate Social Responsibility (CSR) developer Perumahan Citra Kebun Mas diterima secara langsung oleh Bupati Karawang, H. Ade Swara bertempat di kampus SMPN 2 Majalaya, Kamis (9/6).
Bupati Ade Swara dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan, pendidikan merupakan prasyarat utama dan mutlak guna tercapainya tujuan pembangunan. “Hal ini karena tanpa pendidikan yang baik, maka masyarakat yang ada akan sulit untuk mencapai kesejahteraan,” ujarnya.
Lebih lanjut Bupati mengatakan, pentingnya pendidikan dalam pembangunan di Kab. Karawang juga dapat terlihat dari besarnya anggaran APBD yang dialokasikan pemerintah daerah untuk sektor pendidikan telah mencapai 43 persen. ”Jumlah tersebut merupakan salah satu alokasi pendidikan terbesar bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia,” jelasnya.
Atas dasar tersebut, Bupati menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran pengembang perumahan Citra Kebun Mas, yang telah turut peduli membangun pendidikan di Karawang dengan memberikan bantuan 25 unit komputer. “Mudah-mudahan kepedulian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Karawang, khususnya untuk kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 2 Majalaya,” imbuhnya.
Di sisi lain, Bupati menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2010, terdapat peningkatan yang signifikan dalam perkembangan kualitas pendidikan di Kab. Karawang. Bila pada tahun sebelumnya di tinngkat SLTP, Kab. Karawang menduduki peringkat ke 25 dari 26 kab.kota di Jawa Barat dengan jumlah siswa tidak lulus mencapai 267 siswa. “Alhamdulillah pada kelulusan tahun ini, hanya terdapat 1 siswa yang tidak lulus, yang disebabkan dirinya tidak mengikuti salah satu mata pelajaran yang diujikan,” tambahnya.
Manager Marketing Citra Kebun Mas, Diding Muhidin mengatakan, penyerahan bantuan 25 unit computer ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab dan kepedulian social, atau CSR kepada masyarakat Karawang. “Mudah-mudahan dengan bantuan ini, kegiatan belajar mengajar di SMPN 2 Majalaya dapat semakin baik, sehingga ke depan SMPN 2 Majalaya dapat menjadi sekolah unggulan di Kab. Karawang,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala SMPN 2 Majalaya. Naning Iyat menjelaskan bahwa pada kelulusan tahun ini, semua siswa SMPN 2 Majalaya berhasil mencapai kelulusan hingga 100 persen. Selain itu, Naning juga menjelaskan bahwa kegiatan pada hari ini juga dipadukan dengan syukuran kelulusan siswa tahun 2011, penyerahan bantuan 25 unit computer, serta peresmian penggunaan gedung baru SMPN 2 Majalaya.(A.jun)
19 Juni 2011
SMPN 2 Majalaya Dapat Bantuan 25 Unit Komputer
Graduation Of Batch 2011 SMPN 1 Kota Bekasi
BEKASI - Mutu pendidikan Indonesia di nilai masih tertinggal dari Negara-negara lain, meski dalam skala rumusan. Namun pada saat yang bersamaan, prestasi anak-anak Indonesia dalam ajang Internasional, seperti Olimpiade Fisika, Matematika, maupun Olimpiade Sains lainnya, cukup membangun sekaligus mengejutkan dengan raihan Medali, maupun sejumlah penghargaan internasional.
Persoalan mutu SDM dengan pendidikan yang baik dan maju dapat meningkatkan kualitas SDM yang pada akhirnya akan menunjang sector-sektor lainnya.
Pemerintah sudah menetapkan tiga pilar kebijakan pembangunan pendidikan nasional, meliputi perluasan akses, peningkatan mutu, relefansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan.
Tujuan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan di SMPN I Kota Bekasi yaitu pendidikan umum sebagai perwujudan bekasi yang sehat, serta pendidikan ahlak yang tentunya memiliki relevansi dengan Bekasi Ihsan.
Untuk mewujudkan itu semua, tentu dibutuhkan pemimpin yang cercas, konsisten dan visioner yang dapat melihat kondisi kedepan Kota Bekasi.
Dalam rangka untuk memberikan kualitas layanan pendidikan secara optimal dan lebih baik lagi, Guru-guru SMPN I Kota Bekasi berupaya keras untuk meningkatkan etos kerja para Guru mendidik siswanya dengan harapan kelak para siswa mendapatkan bekal ilmu pengetahuan sebagaimana yang diharapkan.
Dalam rangka pelepasan atau wisuda SMPN I Kota Bekasi yang berlokasi di Gedung MK Kota Bekasi acara yang digelar Senin, 13 Juni 2011, Drs. Kusmayadi M.M sebagai Kepala Sekolah menyampaikan dalam kata sambutannya, salah satu ciric-ciri kelulusan RSBI adalah perilaku yang baik, sopan-santun, cerdas dan beliau berpesan menjadi alumni SMPN I Kota Bekasi harus budayakan bersih baik di lingkungan keluarga, budaya belajar dan harus menunjukkan karakter baik karena era globalisasi telah berubah menjadi era kreatifitas, Indonesia dan akan membawa SMPN I Kota Bekasi kearah yang lebih baik, standar dalam mengajar di SMPN I Kota Bekasi sudah mencapai 90% walaupun standar sarana masih 50% tapi kelulusan mencapai 100% dan banyak sudah prestasi yang sudah diraih siswa-siswi SMPN I Kota Bekasi antara lain I Cerdas Cermat Tingkat Kota Bekasi yang berlangsung tanggal 4 dan 8 Juni 2011 yang diwakili M. Idzar Kls. VIII I, Indah. F mendapat prestasi juara umum. II Lomba Mipa SMA I Tgl. 4 Juni 2011 yang diwakili M. Idzar Kls VIII I, Indah. F Kls. VIII I, Irfan Kls. VIII 3 mendapat Juara Umum.
Pada Thn 2007 SMPN I Kota Bekasi sudah menjadi RSBI selama kurun waktu + 5 thn – 2011 Drs. Kusmayadi, M.M menargetkan SMPN I Kota Bekasi sudah jadi SBI (Sekolah Berstandar Internasional). Demikian Kusmayadi mengakhiri pembicaraannya. ( M. Banjarnahor)
12 Juni 2011
Pembatasan Jumlah Siswa di Sekolah Unggulan Terkesan Menjadikan Angka Putus Sekolah Tinggi
Tembilahan - Karena dengan sistem sekolah ungulan membuat penerimaan siswa mereka sangat terbatas yang diterapkan di sekolah ditingkat SMA seperti SMA I Tembilahan Kota, Maupun di tingkat SMP, seperti SMP I dinilai telah menyebabkan tingginya angka putus sekolah.
Padahal diketahui setiap tahunnnya, jumlah anak yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi terus meningkat dan makin tidak tertampung kalau terjadinya pembatasan seperti sekarang ini. Sehingga seakan-akan dinilai SMA negeri di Tembilahan kota hanya ada satu, sedangkan untuk SMP negeri ada dua.
Wakil Ketua Komisi D Ir. H Syahrudin MM kepada wartawan, Ahad, (22/5) bahwa pembatasan penerimaan siswa baru bagi sekolah unggulan seperti itu dinilai telah menimbulkan dampak yang tidak baik. Terutama makin meningkatnya anak putus sekolah, karena gagal masuk sekolah unggulan seperti tersebut. paahal setiap tahun jumlah anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi terus meningkat, mau kemana mereka sekolah saat gagal masuk ke sekolah ugggulan
“Padahal kita selalu mendengungkan ingin meningkatkan kualitas SDM di Inhil. Tapi kalau kenyataan anak putus sekolah terus meningkat setiap tahunnya, tentunya upaya yang didengungkan tersebut sangat tidak sejalan. Makanya kita meminta kepada pihak terkait agar mempertimbangkan model atau sistem sekolah tersebut. Karena permasalahan itu dinilai telah menimbulakn permasalahan pada peningkatan angka putus sekolah di Inhil ini, lantaran telah dilakukan pembatasan terhadap siswa yang ingin melanjutkan pendidikan mereka.” Terang Syahruddin.
Dari permasalahan yang ada, Syahruddin mengajak kepada pihak terkait untuk berfikir bagimana mencegah meningkatnya angka putus sekolah yang belakangan ini cenderung meningkat, karena akibat adanya pembatasan siswa di sekolah unggulan. Makin banyak anak yang putus sekolah, Sehingga nantinya akan menciptakan permasalahan sosial yang tidak di inginkan(Maria)
Wakil Ketua Komisi D DPRD Tembilahan : TuaWali Murid Membuat Laporan ke Dewan
Tembilahan - Kepada orang tua wali murid meminta untuk menyampaikan keberatan mereka kepada DPRD Inhil terkait dengan sumbangan terahir Rp 250.000 bagi siswa di SMA Tembilahan kota ketika akan mengambil Ijazah dan rapor. Karena kalau memang ada laporan yang masuk, dewan bisa memanggil pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan. Demikanlah yang diungkapkan Wakil Ketua Komisi D Ir H Syahruddin MM, minggu lalu.
Hal tersebut disampaikannya terkait ada keluhan orang tua wali murid terhadap sumbangan yang diminta oleh pihak sekolah yang dinilai sangat memberatkan. Maka dari itu dimeminta kepada wali murid membuat laporan yang disampaikan kepada DPRD Inhil. Karena dari laporan yang masuk tentunya dewan punya dasar untuk memanggil pihak terkait untuk meminta keterangannya agar bisa tahu kenapa permasahan ini sampai terjadi.
“Mestinya pihak sekolah dalam membuat kebijakan harus dimusyawarahkan dengan orang tua wali murid dan komite sekolah, agar persoalan seperti ini jangan sampai terjadi. Karena bagimanapun juga, hal-hal yang menyangkut biaya seperti itu, tentunya bisa membebankan mereka, terutama orang tua yang tidak mampu. Makanya kalau ingin membuat kebijakan, orang tua wali murid hendaknya dilibatkan," " Ungkap Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Inhil.
Sebelumnya salah seorang wali murid yang tak mau disebut namanya kepada wartawan. mengungkapkan keberatan atas biaya pengambilan jazah dan raport dan lainnnya yang diniilai sangat besar dan memberatkan mereka. karena sebagai warga ayng berpenghasilan pas-pasan, nilai uang seperti itu tentunya bukanlah jumlah yang kecil. Untuk itu pihak sekolah dapat mempertimbangkan sekali lagi, terkait dengan sumbangan yang diminta.
"Memang kalau Uang sejumlah 250.000 bagi pengusaha maupun pejabat mungkin hal yang kecil dan tidak terlalu menjadi persoalan, tapi bagi saya uang sejumlah itu sangat besar dan butuh waktu untuk mengumpulkanya. terus terang kita merasa sangat keberatan dengan iuran yang dibebankan oleh pihak sekolah kepada wali murid," imbuhnya.
Sementara itu Kepala Sekolah SMA I Tembilahan Kota Yusnan Arjoyo SPD, membenarkan adanya biaya sumbangan terahir sebesar Rp 250.000 bagi siswa kelas tiga yang akan segera meningggalkan bangku sekolah. Sumbangan tersebut menurutnya sudah dikoordinasikan dengan komite sekolah.
"Memang benar ada sumbangan terahir bagi siswa kelas tiga untuk pengambilan ijazah dan rapor serta hal lainnya. Tetapi besarnya sumbangan tersebut, tidak hanya ditentukan sendiri oleh pihak sekolah, melainkan melalui rapat dengan komite sekolah. Dari hasil rapat tersebut ditetapkan angka sebesar itu," kata Yusnan.(Maria )
06 April 2011
Bantuan Sosial SSN Tahun 2010 Diduga Banyak Yang Diselewengkan
Kabupaten Bandung Barat, PB - Sebanyak sekitar 15 Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung Barat yang menjadi penerima bantuan sosial SD Standar Nasional (SSN) tahun 2010 diduga bermasalah. Dana yang dialokasikan Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional Dirjen Mandikdasmen dengan nilai anggaran berkisar Rp.120.000.000 per Sekolah Dasar yang tujuannya adalah untuk berbagai kegiatan pengadaan seperti, pengadaan komputer, printer, laptop, LCD Projector dan layar, buku sumber dan buku pengayaan, peralatan pendidikan dan pengembangan kurikulum dan kegiatan administrasi diduga telah di mark up dengan ‘gila-gila’ an oleh pihak Sekolah.
Informasi dan keterangan yang berhasil dihimpun PB di lapangan, terkait untuk pengadaan komputer, printer, laptop, LCD Projector dan layar telah dialokasikan anggaran sekitar 33 % (sekitar Rp.39.600.000), sementara untuk pengadaan buku sumber dan buku pengayaan sekitar 35 % (sekitar Rp.42.000.000), pengadaan peralatan pendidikan sekitar 27 % (sekitar Rp.32.400.000), sedangkan untuk pengembangan kurikulum dan kegiatan administrasi sekitar 5 % (sekitar Rp.6.000.000). Hal itu menimbulkan pertanyaan berbagai pihak tentang jenis-jenis barang maupun pelaksanaan kegiatan tersebut jika ditinjau dari sisi kewajaran.
“Bagaimana mungkin untuk membeli 2 buah komputer, 2 printer, 1 laptop, 1 LCD Projector dan layar di tingkat SD bisa menelan anggaran sampai hampir Rp.40.000.000 ? Kawan-kawan Wartawan perlu meneliti kebenaran barang-barang dimaksud.” papar sumber PB yang meminta namanya dirahasiakan. “Belum lagi masalah pengadaan buku sumber dan buku pengayaan, buku apa yang dibeli? Bukankah sudah adan dana BOS dan dana bantuan lain dari Pemerintah untuk itu?” tambahnya.
Ketika PB mencoba untuk menelusuri masalah tersebut dengan mengirimkan surat konfirmasi ke SDN 3 Purabaya Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin oleh Iing Hartawan, SDN 2 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat yang dikepalai oleh Asep Nurukman,S.Ag, dan SD Sukamaju Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin oleh Dra. Euis Mulyani sama sekali tidak ada jawaban.
Didalam surat konfirmasi PB yang mencoba mempertanyakan jenis maupun spesifikasi barang yang dibeli serta apa yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum dan juga kemungkinan terjadinya benturan pembiayaan yang dipakai akibat adanya bantuan-bantuan lain yang dapat saja bertujuan serupa, sebelumnya tidak diakui oleh Iing Hartawan dengan alasan Iing baru dipindahkan, sementara ketika PB melakukan penelusuran terkait keberadaan buku dimaksud ke SDN 3, para guru tidak dapat menunjukkan. Demikian pula dengan Asep Nurukman yang ketika ditemui di sekolah menjanjikan akan menjawab surat PB, namun sampai dengan dibuatkannya berita ini, SDN 2 Ngamprah sama sekali belum menjawab. Sedangkan SD Sukamaju sama sekali tidak memberi respons atas surat konfirmasi PB, dimana pengadaan buku tersebut di sekolah ini diduga sarat penyimpangan.
Banyak pihak meminta agar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Bupati, Kejaksaan serta pihak-pihak terkait dapat menindaklanjuti masalah ini karena jika dibiarkan dikhawatirkan akan dapat menimbulkan preseden buruk bagi dunia pendidikan di Kabupaten Bandung Barat.
“Kita tentunya tidak mau mendengar para Guru yang akhir-akhir ini telah semakin mendapatkan berbagai keistimewaan dari Pemerintah harus menetapkan berbagai kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan anti KKN yang sedang giat-giatnya diterapkan Pemerintah di Indonesia.” terang Kosim, salah seorang pemerhati pendidikan di Jawa Barat. “Mari kita pantau dan control seluruh penyaluran dana yang dialokasikan Pemerintah bagi dunia pendidikan, agar dapat semakin meminimalisir permasalahan KKN khususnya di kalangan dunia pendidikan.” Imbuh lelaki yang juga aktif di LSM tersebut.
Sampai dengan berita ini diturunkan, PB masih menelusuri aliran anggaran bantuan tersebut dari beberapa sekolah lain yang menurut informasi juga terkesan diselewengkan.(IDRIS)
05 April 2011
CSR BANK BJB Cabang Karawang Bangun Ruang Kelas Baru Di Dua SD Negeri
KARAWANG, PB - Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat sekitar, Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Karawang melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) membangun ruang kelas baru (RKB) di dua sekolah dasar negeri di Kab. Karawang. Bantuan yang diserahkan secara simbolis oleh Kepala Cabang Bank BJB Karawang, Agus Supriatna kepada Wakil Bupati Karawang, dr. Cellica Nurrachadiana, Senin (21/3).
Kedua SD yang mendapatkan bantuan tersebut adalah SDN Sukaluyu III yang terletak di Kec. Telukjambe Timur, dan SDN Pancawati II di Kec. Klari. SDN Sukaluyu III mendapatkan total bantuan mencapai Rp. 210.000.000, sedangkan SDN Pancawati II mendapatkan bantuan sebesar Rp. 111.825.141. Bantuan yang secara simbolis diterima Wakil Bupati tersebut selanjutnya diserahkan kepada masing-masing kepala sekolah dengan disaksikan sejumlah anggota komite sekolah.
Menyikapi penyerahan bantuan tersebut, Wakil Bupati Cellica Nurrachadiana mengatakan, dirinya atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kab. Karawang mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran Bank Jabar-Banten, atas kepedulian dan prakarsanya pembangunan ruang kelas baru sekolah dasar. “Terlebih keberadaan gedung SDN Pancawati II dan SDN Sukaluyu III, merupakan salah satu bagian penting dalam upaya mencerdaskan anak bangsa,” ujarnya.
Lebih lanjut Wakil Bupati mengatakan, peristiwa ini bukan saja kebahagiaan bagi kepala sekolah beserta para guru dan siswa/siswi dari sekolah yang mendapat bantuan saja. “Akan tetapi juga bagi Pemerintah Daerah yang bertekad untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasaran pendidikan sekolah tingkat dasar dan menengah dalam upaya meningkatkan daya tampung dan mutu pendidikan dasar di Kab. Karawang,” jelasnya.
Untuk itu, Wakil Bupati berharap dengan telah diserahterimakannya bantuan dari Bank BJB tersebut, para kepala sekolah, komite, serta para guru dan siswa di kedua sekolah tersebut dapat terus merawat dan memelihara gedung tersebut. “Dengan demikian gedung tersebut dapat digunakan dalam kurun waktu yang cukup lama dan dapat bermanfaat bagi upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kab. Karawang,” tambahnya.
Sementara itu, turut hadir dalam kegiatan penyerahan tersebut adalah para pejabat daerah dan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Termasuk diantaranya adalah Sekretaris Daerah Iman Sumantri, serta Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Eka Sanatha, serta para asisten, kepala OPD, dan para Camat sekabupaten Karawang. ( A. Jun / Mustamir )
Dana BOS SDN Pisang Sanbo II Pengalokasiannya Tidak Transparan
KARAWANG, PB - Biaya operasional Sekolah ( BOS ) yang telah dikucurkan dari pemerintah bertujuan untuk biaya penuntasan wajib belajar 9 Tahun BOS diberikan kepada SD-SMP baik negeri maupun swasta dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan yang sudah di anggarkan, Bagi SD yang statusnya di kota menerima Rp. 400.000 /Siswa / Tahun. Juga untuk SD yang statusnya di wilayah kabupaten menerima Rp. 397.000 /Siswa /Tahun. Bahkan bagi siswa SMP yang statusnya diperkotaan menerima Rp. 575.000/Siswa/Tahun, berbeda dengan SMP yang statusnya di wilayah kabupaten menerima Rp. 570.000/Siswa/tahun.
Namun di dalam kontek penggunaan BOS selain biaya Operasional Siswa dalam penuntasan wajib belajar 9 Tahun juga ada biaya untuk pemeliharaan gedung sekolah, pengadaan sarana/prasarana sekolah kemungkinan yang sudah ditetapkan di dalam fungsi kegunaan anggaran BOS tersebut.
Seperti yang terjadi di SDN Pisang Sambo II, Kecamatan Tirta Jaya pencairan BOS mulai dari tahun 2010 – 2011 terbukti tidak ada pemeliharaan gedung sekolah, missal pengecatan juga pengadaan sarana sekolah kelihatan tidak ada bukti fisiknya, yang lebih parahnya tatanan ruang kantor sekolahpun semeraut seperti pasar kaki lima lebih anehnya untuk papan struktur kepengurusan yang ada diruang kantor masih struktur lama dalam arti pertanggung jawaban Kepsek lama.
Menurut keterangan Kepsek Siti Jaemah pada saat dikonfirmasi Patroli Bangsa diruang kantornya, terkait fungsi / kegunaan anggaran BOS, menurutnya media tidak berhak untuk menanyakan anggaran BOS yang berhak untuk menanyakan anggaran BOS adalah BPK dengan alasan yang penting BOS tersebut tidak saya salah gunakan tuturnya, bahkan menurut keterangan Ketua PGRI Tirta Jaya Endang Suhendar S.pd yang kebetulan mendampingi Kepsek SDN Pisang Sambo II Siti Jaemah dan Ketua PGRI menjelaskan terkait kegunaan anggaran BOS yang penting tidak memungut siswa ( gratis ).
Kalaupun sampai terjadi ada pungutan Kepada siswa itu tidak jadi masalah dengan dasar dimusyawarahkan dulu kepada Komite Sekolah. Dan kalau anda dari media, anda tidak punya hak untuk mempertanyakan BOS yang berhak adalah BPK, Ungkapnya pada wartawan Patroli Bangsa. Kepada Bupati Karawang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karawang, dan Kejari Negeri Karawang harap menindak tegas Kepsek Pisang Sambo II Kecamatan Tirta jaya Ibu. Siti Jaemah. ( Mustamir / A.Jun )