Wanda: Pendidikan Gratis di DKI Gagal!

JAKARTA — Anggota Komisi E DPRD DKI Wanda Hamidah mengungkapkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah gagal dalam memberikan pelayanan pendidikan gratis walaupun telah mengalokasikan anggaran untuk bidang pendidikan tersebut hingga Rp 8 triliun.

Faktanya, masih banyak orangtua siswa mengadu ke sini terkait pungutan uang sekolah melalui komite-komite sebagai kepanjangan tangan sekolah.
-- Wanda Hamidah
Faktanya, masih banyak orangtua siswa yang mengadu ke sini (DPRD) terkait pungutan uang sekolah melalui komite-komite sebagai kepanjangan tangan sekolah yang bersangkutan, kata Wanda Hamidah, di Jakarta, Rabu (4/8/2010).

Kalau alokasi APBD sudah sangat besar untuk mengadakan sekolah gratis, menurut Wanda, seharusnya tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Dia menyebutkan, pungutan sekolah di DKI beragam dan bahkan ada yang mencapai angka belasan juta rupiah.

Ada sebuah SMA negeri di Jakarta bahkan meminta pungutan sampai Rp 12 juta, ungkapnya.

Selain itu, kata Wanda, kasus yang terjadi pada Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang mencuat setelah salah satu pimpinan TKBM pimpinan Ade Pujiati membocorkan indikasi korupsi merupakan contoh kecil permasalahan pendidikan di Jakarta.

Kita sudah mendata laporan soal ini. Namun, persoalannya adalah korupsi di bidang pendidikan seperti itu sangat sulit diungkap karena macetnya mekanisme yang terjadi di DPRD DKI, tuturnya.

TKBM adalah sekolah pendidikan formal tingkat SMP yang memberikan pendidikan gratis karena didirikan oleh masyarakat untuk siswa yang tidak mampu, seperti anak pemulung, tukang parkir, dan masyarakat miskin lainnya. Untuk DKI Jakarta ada delapan TKBM yang semuanya menginduk pada SMP Negeri, di antaranya SMPN 67, SMPN 30, SMPN 95, SMPN 28, SMPN 84, dan SMPN 190. Artinya, siswa di TKBM mendapat ijazah sama dengan siswa SMP yang menjadi induknya.(kp/red)