Bantuan Sosial SSN Tahun 2010 Diduga Banyak Yang Diselewengkan

Kabupaten Bandung Barat, PB - Sebanyak sekitar 15 Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung Barat yang menjadi penerima bantuan sosial SD Standar Nasional (SSN) tahun 2010 diduga bermasalah. Dana yang dialokasikan Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional Dirjen Mandikdasmen dengan nilai anggaran berkisar Rp.120.000.000 per Sekolah Dasar yang tujuannya adalah untuk berbagai kegiatan pengadaan seperti, pengadaan komputer, printer, laptop, LCD Projector dan layar, buku sumber dan buku pengayaan, peralatan pendidikan dan pengembangan kurikulum dan kegiatan administrasi diduga telah di mark up dengan ‘gila-gila’ an oleh pihak Sekolah.

Informasi dan keterangan yang berhasil dihimpun PB di lapangan, terkait untuk pengadaan komputer, printer, laptop, LCD Projector dan layar telah dialokasikan anggaran sekitar 33 % (sekitar Rp.39.600.000), sementara untuk pengadaan buku sumber dan buku pengayaan sekitar 35 % (sekitar Rp.42.000.000), pengadaan peralatan pendidikan sekitar 27 % (sekitar Rp.32.400.000), sedangkan untuk pengembangan kurikulum dan kegiatan administrasi sekitar 5 % (sekitar Rp.6.000.000). Hal itu menimbulkan pertanyaan berbagai pihak tentang jenis-jenis barang maupun pelaksanaan kegiatan tersebut jika ditinjau dari sisi kewajaran.

“Bagaimana mungkin untuk membeli 2 buah komputer, 2 printer, 1 laptop, 1 LCD Projector dan layar di tingkat SD bisa menelan anggaran sampai hampir Rp.40.000.000 ? Kawan-kawan Wartawan perlu meneliti kebenaran barang-barang dimaksud.” papar sumber PB yang meminta namanya dirahasiakan. “Belum lagi masalah pengadaan buku sumber dan buku pengayaan, buku apa yang dibeli? Bukankah sudah adan dana BOS dan dana bantuan lain dari Pemerintah untuk itu?” tambahnya.

Ketika PB mencoba untuk menelusuri masalah tersebut dengan mengirimkan surat konfirmasi ke SDN 3 Purabaya Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin oleh Iing Hartawan, SDN 2 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat yang dikepalai oleh Asep Nurukman,S.Ag, dan SD Sukamaju Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin oleh Dra. Euis Mulyani sama sekali tidak ada jawaban.

Didalam surat konfirmasi PB yang mencoba mempertanyakan jenis maupun spesifikasi barang yang dibeli serta apa yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum dan juga kemungkinan terjadinya benturan pembiayaan yang dipakai akibat adanya bantuan-bantuan lain yang dapat saja bertujuan serupa, sebelumnya tidak diakui oleh Iing Hartawan dengan alasan Iing baru dipindahkan, sementara ketika PB melakukan penelusuran terkait keberadaan buku dimaksud ke SDN 3, para guru tidak dapat menunjukkan. Demikian pula dengan Asep Nurukman yang ketika ditemui di sekolah menjanjikan akan menjawab surat PB, namun sampai dengan dibuatkannya berita ini, SDN 2 Ngamprah sama sekali belum menjawab. Sedangkan SD Sukamaju sama sekali tidak memberi respons atas surat konfirmasi PB, dimana pengadaan buku tersebut di sekolah ini diduga sarat penyimpangan.

Banyak pihak meminta agar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Bupati, Kejaksaan serta pihak-pihak terkait dapat menindaklanjuti masalah ini karena jika dibiarkan dikhawatirkan akan dapat menimbulkan preseden buruk bagi dunia pendidikan di Kabupaten Bandung Barat.

“Kita tentunya tidak mau mendengar para Guru yang akhir-akhir ini telah semakin mendapatkan berbagai keistimewaan dari Pemerintah harus menetapkan berbagai kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan anti KKN yang sedang giat-giatnya diterapkan Pemerintah di Indonesia.” terang Kosim, salah seorang pemerhati pendidikan di Jawa Barat. “Mari kita pantau dan control seluruh penyaluran dana yang dialokasikan Pemerintah bagi dunia pendidikan, agar dapat semakin meminimalisir permasalahan KKN khususnya di kalangan dunia pendidikan.” Imbuh lelaki yang juga aktif di LSM tersebut.

Sampai dengan berita ini diturunkan, PB masih menelusuri aliran anggaran bantuan tersebut dari beberapa sekolah lain yang menurut informasi juga terkesan diselewengkan.(IDRIS)