SMPN 37 Sungai Pisang Butuh Perhatian Pemerintah

PADANG - Gedung Sekolah SMPN 37 Sungai Pisang ini sudah selayaknya direhab bangunannya, di bagian atap dan dinding sudah mulai keropos demikian juga bagian dalam ruang kelas dan sarana prasarana. Hal tersebut tentunya sangat mengganggu kegiatan belahar mengajar.

Menurut pantauan lembaga swadaya masyarakat pimpinan Daerah Team Operasional Pemyelamatan Asset Negara Republik Indonesia (LSM-PD-Topan-Ri) Kota Padang, mcngatakan kepada SKU Patroli Bangsa bahwa untuk menunjang Pendidikan yang baik dan berkualitas tentu didukung fasilitas yang nyaman seperti ruang kelas yang nyaman.

Peningkatan sarana prasarana juga mendukung suksesnya program belajar 9 tahun agar dapat menghasilkan generasi yang handal dan berkualitas. Perlu diingat bahwa semua program-program yang ada di tingkat atas pemerintahan seluruhnya bermuara di desa, baik itu Program Pendidikan Agama. Perikanan, Pertanian, dan Pedesaan (PNPM-MP). Karena masyarakat pedesaan adalah pondasi suatu sislem perekonomian dan ketahanan Nasional.

Dan lahirnya Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) merupakan perwujudan dari tekat melakukan reformasi pendidikan. yang sekian lama perkembangan masyarakat. bangsa dan Negara di era global informasi pendidikan merupakan sebuah langkah strategis sebagai respon sekaligus penguatan terhadap reformasi polilik yang ditempuh Pemerinlah Indonesia, yaitu perubahan sistem pemerintah dari sistem sentralistik mcnjadi desentralistik dengan memberikan otonomi kepada daerah.

Pemberdayaan dan pembaharuan dalam rangka mewujudkan proses pendidikan yang bermutu, otonom demokralis, memperhatikan ketagaman, serta mampu mendorong partisipasi masyarakat.

Peningkatan mutu pendidikan sekolah dapat dicapai apabila didukung oleh sarana dan prasarana pendidikan yang memadai mengacu pada pembiayaan pendidikan lampiran 1 keputusac Presiden (KKPPRKS) No. 80 tahim 2003 bagian IV Bab 27 C- Arah kebijakan No. 19 mcnyatakan "Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk dalam pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan", evaluasi monitoring rutin dan berkesinambungan yang dilaksanakan Lcmbaga Swadaya Masyarakat Indonesia (LSM.PD.TOPAN-RI) Kola Padang, monitoring keadaan sekolah SMPN 37 Sungai Pisang Kota Padang.

SMP N 37 Sungai Pisang Kota Padang yang dipimpin oleh Kepala Sekolah Syapardi, S.Pd pasalnya sekolah ini (SMPN 37) belum pemah ada bantuan rehab dan sarana prasarana pendidikan. (Zai)

[+/-] Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan...

SMAN 2 kel. Eka jaya Jambi Banjir Pungli

Kota Jambi -   Sekolah Menengah Atas Negeri semestinya tidak terlalu banyak pungutan kepada PSB dan siswa lama yang memberatkan wali murid, karena Sekolah Negeri dibiayai oleh Pemerintah apapun yang akan dibangun harus diajukan diusulkan kepada Pemerintah melalui Dinas Pendidikan sebab Pembangunan bidang Pendidikan Nasional mendapat Dana Prioritas melalui APBN dan APBD I dan II.

Kalau adanya pungutan yang luar biasa oleh Sekolah itu adalah Permainan Kepala Sekolah yang bersangkutan dengan mengkambing hitamkan Komite Sekolah untuk memperkaya diri Kepala Sekolah.

Media ini pada awal tahun ajaran baru lalu melakukan pemantauan dan monitoring tentang penerimaan Murid baru di Sekolah-sekolah, sesuai dengan wawancara kami dengan calon Murid dan calon wali Murid mereka kecewa dengan persyaratan yang diterapkan pihak sekolah kepada calon muridnya.

Sebagaimana tertera pada pengumuman pendaftaran murid baru sempat kami catat yaitu :

A.  Iuran Komite Rp. 225.000/bulan, OSIS PRAMUKA-PMR = Rp. 45.000 (- Rp.15.000/bulan), Labor + Komputer Rp. 20.000/bulan. Iuran siswa 1 tahun Rp. 15.000,- Kartu Pelajar Rp. 15.000,- Buku saku tata krama Rp. 5.000/Buku

Bimbingan konseling Rp. 5.000,- Anggota Perpustakaan test IQ penjurusan Rp. 55.000,- Konsumsi MOS Rp. 25.000,- Pembayaran tersebut untuk Juli s/d September 2011 jumlah untuk huruf A = Rp. 465.000,-

B.   SERAGAM SEKOLAH

Putih Abu-abu 2 stel Rp. 240.000,- Pramuka 1 stel Rp. 152.000,- Melayu 1 stel Rp. 150.000,- Baju Batik Rp. 95.000,- Baju Olahraga Rp. 90.000,- Topi + Dasi Rp. 20.000,- Ikat Pinggang Rp. 30.000,- Jumlah untuk huruf B Rp. 750.000,-

C.  Sumbangan pembangunan dan apa yang akan dibangun seolah-olah Pemerintah tidak mampu membangun = Rp. 750.000,-

            Jumlah seluruhnya untuk A+B+C = Rp.1.940.000,- Penerimaan murid nilai terendah UN 22,15 sesuai dengan pengumuman yang diterima.

            Menurut keterangan beberapa calon murid dan calon wali murid kepada media ini walaupun mereka membayar sesuai persyaratan tersebut diatas namun tidak diterima pendaftarannya. Mereka merasa sangat kecewa bahwa mereka yang tidak lulus dalam pendaftarannya diminta uang diatas Rp. 4 juta baru bisa masuk ke SMA N 2 bahkan ada yang dimintai Rp. 5 juta bisa masuk dan siswa lama dikenakan daftar ulang dipungut biaya. 

Selain itu ada pendaftar siswa baru yang rumahnya berada di lingkungan SMAN  2 tidak diterima. Media ini untuk lebih jelasnya Media ini melakukan konfirmasi dan pertanyaan tertulis hingga kini belum dijawab (TIM).

[+/-] Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan...

Ratusan Gedung Perpustakaan SD di Indramayu Terbengkalai

INDRAMAYU – Pembangunan 155 unit gedung perpustakaan di sekolah-sekolah dasar di Kabupaten Indramayu, terbengkalai.

Pasalnya, para kontraktor tak mau lagi melanjutkan pekerjaannya karena terkendala minimnya anggaran dari pemerintah.

Padahal, pembangunan gedung perpustakaan itu merupakan program pemerintah pusat yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) 2010. Namun, pembangunan gedung perpustakaan di sekolah-sekolah itu rata-rata baru mencapai 60 persen.

Akibatnya, buku-buku perpustakaan yang sudah didatangkan pemerintah pun ikut terbengkalai. "Karena belum selesai, maka gedung perpustakaan jadi tidak bisa dipakai," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Suhaeli, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (17/10).

Suhaeli menjelaskan, pagu anggaran pembangunan gedung perpustakaan bagi 155 SD yang tersebar di 31 kecamatan di Kabupaten Indramayu, mencapai Rp 72 juta per unit. Anggaran tersebut, sepenuhnya untuk pembangunan fisik gedung perpustakaan.

Namun, lanjut Suhaeli, anggaran tersebut tidak bisa mencukupi untuk menyelesaikan pembangunan sampai perpustakaan berfungsi ideal. Dia mengatakan, dibutuhkan anggaran tambahan hingga Rp 45 juta per unit. "Dengan demikian, total kekurangan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan seluruh perpustakaan mencapai Rp 8,5 miliar," paparnya.

Suhaeli menjelaskan, pihaknya akan menyampaikan usulan anggaran tambahan tersebut melalui APBD dan APBN. Tak hanya itu, cara lain yang kemungkinan bisa ditempuh yakni dengan pembangunan oleh sekolah secara swakelola. "Namun (jika pilihan ketiga yang diambil), kami minta payung hukumnya terlebih dulu," katanya.

Sementara itu, gedung perpustakaan di beberapa SD memang belum rampung. Pembangunan baru mencapai tahap sekitar 50 sampai 60 persen. Bangunan perpustakaan banyak yang belum dipasang lantai keramik, jendela, pintu, dan tembok yang baru sebatas disemen.

Tak hanya itu, kualitas material yang digunakan pun cukup rendah. Seperti misalnya,  material kayu yang digunakan untuk struktur atas bangunan diduga menggunakan kayu lokal sehingga berpotensi cepat ambruk.

[+/-] Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan...

Puluhan Ijazah Siswa SMAN 106 Pekayon Masih Ditahan Sekolah

JAKARTA - Sekitar 30-an siswa di SMA Negeri 106 Pekayon, Jakarta Timur, tidak bisa mengambil ijazah karena ditahan pihak sekolah. Mereka telah dinyatakan lulus ujian, namun uang sekolah mereka belum lunas. Kebanyakan dari mereka berasal dari kalangan keluarga kurang mampu.

"Tunggakan yang harus dilunasi sebesar Rp 3,5 juta. Mulai dari tunggakan SPP, IPDB hingga uang buku dan LKS," kata Theresia Kartina (50), salah satu orang tua siswa.

Ia mengaku tidak sanggup membayar tunggakan yang dibutuhkan anaknya untuk mengambil ijazah. Ia tidak bisa membayar uang tunggakan karena perusahaan tempat suaminya kerja tidak membayarkan gaji selama satu tahun. "Untuk makan sehari-hari saja susah, apalagi bayar tunggalkan," ujarnya.

Ijazah asli sangat dibutuhkan anaknya untuk melamar pekerjaan. Pihak sekolah hanya memberikan 8-10 lembar foto copy ijazah yang telah dilegalisir. "Saat melamar di perusahaan swasta, ia diminta menunjukkan ijazah asli. Gara-gara nggak bisa menunjukan yang asli dia ngga diterima," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, menjelaskan pihaknya akan memfasiltasi keluhan tersebut. Ia berharap ada perbincangan antara pihak sekolah dan orangtua mengenai tunggakan biaya pendidikan.

"Ijazah adalah hak siswa, kita akan fasilitasi agar siswa mendapatkan ijasah mereka," ujarnya. Taufik mengimbau para orangtua yang ijazahnya masih ditahan untuk datang dan membicarakan keluhan tersebut ke pihak sekolah.

Ia menjelaskan bagi yang tidak mampu, sebaiknya membawa surat keterangan tidak mampu dari pengurus RT dan RW. "Tanpa ada surat itu, pihak sekolah tidak tahu apakah orangtua mereka benar-benar tidak mampu atau tidak," ujarnya.

[+/-] Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan...

Padang Kekurangan Guru

PADANG - Dunia pendidikan di Kota Padang mengalami kekurangan guru sebagaimana yang telah di-ekpos media Patroli Bangsa Edisi 124 terbitan tanggal 15 Agustus 2011. Untuk Kecamatan Koto Tangah Padang kekurangan 77 orang guru, sesuai data Disdik Koto Tangah yang di sampaikan  kepala UPTD Drs. Jelta Masril dan setelah dikonfirmasikan dengan Kepala Dinas Koto Padang Drs. Bambang Suterisno, M. Pd. di kantornya, beberapa waktu lalu membenarkan, guru pensiun tidak seimbang dengan pengangkatan.guru.

Untuk guru SD kota Padang masih kekurangan 300 orang , SMP, SMA, sudah cukup hanya guru SMK masih kurang 10 orang salah satunya penyebabnya adalah masa pensiun. Sebab kebanyakan guru-guru di kota Padang  sudah berusia 55 hingga 60 tahun

Usia pensiun ini menjadi kekosongan di sebuah sekolah, untuk merekrut guru baru harus diperhitungkan juga jatah keuangan negara juga terjadi, di beberapa daerah seluruh indonesia,  ucapnya.  tahun yang lalu kita usulkan penambahan 300 orang di kabulkan 276 orang dan tahun ini kita sudah usulkan sebanyak 300 orang insyaallah terkabul. Dan bagi guru yang melalaikan tugasnya kita akan segera panggil dan memberikan sangsi sesuai aturan. 

Pada tanggal 23/9 sewaktu dikonfirmasikan dengan Kepala BKD Kota Padang Drs. Hiptonius Damanhuri di ruang kantornya. Untuk guru yang sering melalaikan tugasnya diminta kepada Kepada Dinas Pendidikan Kota Padang mengambil tindakan semua PNS yang ada di kota Padang telah dibekali dengan peraturan hak dan kewajibannya sebagai seorang PNS pada latihan prajabatan (LPJ) Badan Kepegawaian Kota Padang dalam waktu dekat akan menyusun kebutuhan PNS redistribusi pemerataan dari tempat yang berlebih ke tempat yang kurang. Hiptonius mengharapkan kepada semua PNS kota Padang bekerjalah semaksimal mungkin. (Zkr)

[+/-] Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan...

SMK Negeri 6 Bandung, Sekolah Kejuruan Yang Menyimpan Segudang Prestasi

BANDUNG - Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kota bandung atau yang lebih akrab dikenal dengan sebutan SMKN 6 telah sukses menyelenggrakan berbagai event termasuk diantaranya study tour ke Negeri Turki dalam rangka MoU Sister School yang bertujuan meningkatkan kualitas guru dan siswa sesuai dengan 12  janji kinerja SMK SBI guna penyediaan tenaga-tenaga professional, baik tingkat nasional maupun internasional yang dapat bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri.

Sekolah yang telah masuk dalam kategori Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan beralamat di Jl. Soekarno-Hatta Riung Bandung Kota Bandung dengan status Akreditasi A (Amat Baik) dimana telah pula berhasil mendapatkan sertifikat SMM ISO 9001-2000 (DIN EN ISO 9001-2008 pada tanggal tanggal 30 September 2009, Cert. No. 01 100 086059 Dari TUV Rheinland – Pen) meliputi bidang-bidang seperti Teknik Bangunan (TB), Teknik Ketenagalisrtikan, Teknik Elektronika dan Teknik  Mesin (TM) diharapkan dapat menjadi sekolah yang cukup diperhitungkan di Jawa Barat dan Kota bandung khususnya.

”Sebagai Sekolah Bertaraf Internasional, SMKN 6 Kota Bandung diharapkan dapat menjadi pusat layanan Industri dan Penyediaan calon tenaga kerja yang profesional di tingkat nasional maupun internasional.” terang Drs. Husen, M.Si, Kepala sekolah SMK Negeri 6 Kota Bandung.

Masih menurut Husen, bahwa dalam misinya,  SMK Negeri 6 Kota Bandung berupaya untuk mewujudkan ke – 8 item program yang mencakup : mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 dalam pengelolaan sekolah, Menyelenggarakan kegiatan penyusunan Kurikulum, Pembelajaran, Prakerin dan Uji Kompetensi Produktif dengan melibatkan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI) bertaraf nasional maupun internasional, Menyelenggarakan pelatihan Berbahasa inggris bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta para siswa untuk memperoleh nilai TOEIC sesuai dengan kriteria SBI, sebagai penunjang pelaksanaan pembelajaran berbahasa Inggris, Meningkatkan ICT sebagai penunjang pelaksanaan pembelajaran model e-learning, Meningkatkan kompetensi siswa melalui pembelajaran model Production Base Training (PBT), Menyelenggarakan kegiatan outsourching dengan mendatangkan guru tamu, prakerin serta pemasaran lulusan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI) bertaraf nasional maupun internasional secara berkesinambungan, Meningkatkan, melengkapi dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan kriteria Sekolah Bertaraf Internasional untuk memperlancar kegiatan diklat dan kegiatan pelatihan keterampilan masyarakat (PPKT) dan tempat uji kompetensi (TUK), Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui kegiatan pendidikan lanjutan, pelatuhan, OJT, MGMP dan magang guru secara berkelanjutan.

”Kami akan tetap berupaya untuk memberikan sumbangsih terbaik kami terhadap kemajuan bangsa melalui pengembangan SMKN 6 ini dengan semaksimal mungkin.” ujar Husein menutup pembicaraan dengan PB.

Menurut hasil konfirmasi yang berhasil dilakukan PB ke beberapa siswa dan orang tua murid, terlihat tingginya tingkat kepuasan masyarakat akan bentuk KBM (Kegiatan Belajar Mengajar – Pen) di sekolah kejuruan tersebut, serta diharapkan untuk ke depan, SMK yang tergolong mapan ini akan mampu tampi dalam persaingan yang lebih kompetitif lagi dalam memberikan kontribusi pendidikan yang mumpuni di Kota Bandung. (Idris)

[+/-] Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan...

Terkait PSB, Ada Rumors Calo Marak Bermain…!!!

CIMAHI - Agenda pendidikan di Jawa Barat khususnya didaerah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat terkait penerimaan siswa baru terkesan berjalan sukses. Hal itu terbukti dari pelaksanaan penerimaan siswa tahun ajaran baru tersebut untuk saat ini seakan minus pemberitaan negatif. Namun dalam penelusuran dilapangan, PB menemukan banyaknya keluhan dari masyarakat khususnya terkait rumors maraknya calo penerimaan siswa. Ketika PB mencoba melakukan konfirmasi terhadap beberapa orang tua murid yang kebetulan mendaftarkan anaknya untuk bersekolah di seputar SMP dan SMA di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, didapati informasi tentang banyaknya calo yang menawarkan diri dan mengatakan dapat menjamin masuk di sekolah yang diharapkan.

“Ada orang yang datang ke keluarga saya dan menawarkan diri bisa memasukkan anak saya di sekolah yang saya kehendaki asalkan saya siapkan uang untuk operasional nya dan katanya juga untuk dijadikan pelicin bagi pihak sekolah.” terang seorang Ibu yang tidak ingin namanya dipublikasikan. “Tapi karena saya nggak yakin, tawaran itu saya tolak.” tambahnya.

Ada pula orang tua yang menyebut bahwa mereka kedatangan orang yang mengaku bisa memasukkan anaknya sekolah meski nilainya dibawah passing grade asalkan uang untuk pelicinnya cukup, dengan alasan, uang tersebut untuk menutup ke Kepala Sekolah, Komite dan Dewan Guru.

Tak pelak rumors tersebut menjadi pembicaraan hangat dikalangan pemerhati baik dari LSM maupun eksponen lainnya. “Jika memang hal itu benar adanya, kita perlu melakukan penelusuran lebih jauh untuk mencaritahu kebenarannya bung. Hal itu tentunya tidak lepas dari kerjasama antara aktifis dan wartawan serta pemerhati lainnya.” sebut Rohimat, salah seorang aktifis Jawa Barat.

Sampai dengan berita ini diturunkan, PB masih menelusuri kebenaran informasi tersebut, yang mana jika hal itu memang benar-benar terjadi, tentunya hal itu merupakan sebuah masalah serius yang perlu untuk ditindaklanjuti oleh aparat berwenang demi menjaga citra dunia pendidikan yang bersih dari penyelewengan khususnya di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. (Idris)

[+/-] Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan...